Konvensi Nasional Wartawan Multimedia

19 November 2009

Konvensi Nasional Wartawan Multimedia

Perwami Fokus Meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Wartawan

YOGYAKARTA- Persatuan Wartawan Multimedia Indonesia (Perwami) mengadakan Konvensi Wartawan Multimedia bertajuk Menghadapi Persaingan Media Online di Era Global di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, 20 November 2009. Ketua Umum Perwami Made Nariana menyatakan Perwami menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi negara ini. "Meskipun masih baru, saya berharap Perwami ini akan menjadi salah satu organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers," tegasnya, Jumat (20/11/09).

Perwami akan fokus di dunia pendidikan, yaitu meningkatkan mutu dan profesionalisme wartawan. "Kita mengerjakan program sederhana tetapi penting yaitu meningkatkan mutu dan profesionalisme. Kegiatan lain bisa kita laksanakan beriringan," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, Nariana memuji kegiatan PD Perwami NTB yang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah elemen di NTB, baik ke pemerintah maupun organisasi jurnalis lainnya. Nariana mengaku NTB bisa menjadi contoh PD Perwami lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PP Perwami Widminarko menyatakan tugas penting Dewan Kehormatan PP Perwami adalah mengawasi praktik jurnalistik anggota Perwami di seluruh Indonesia. "Anggota Perwami dalam menjalankan tugasnya harus sejalan dengan kode etik Perwami. KIta sudah mempunyai kode etik dan harus kita laksanakan," tegasnya. (her)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KODE ETIK PERWAMI

KODE ETIK JURNALISTIK PERWAMI

Kode Etik Jurnalistik Perwami

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, PERWAMI menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik PERWAMI:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh PERWAMI dan atau perusahaan pers.

Jakarta, April 2008

AD/ART PERWAMI

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN WARTAWAN MULTI MEDIA INDONESIA
( Perwami )

Pendahuluan

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), terdiri dari berbagai ragam suku, ras, dan agama. Dengan kebhinekaan itu, bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh tanah air, termasuk dalam memberikan dan mendapat informasi kepada seluruh rakyat Indonesia .

Bahwa, NKRI bercita – cita membangun bangsa yang besar, ber ketuhanan Yang Mahaesa, berdaulat, adil dan makmur

Bahwa dalam mencapai cita – cita tersebut, salah satu komponen bangsa yang telah tercatat ikut berjuang adalah komponen wartawan Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah tanah air.

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dan atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, kami wartawan yang bekerja di sejumlah televisi, suratkabar, radio dan internet yang tersebar di seluruh tanah air menyatukan diri dalam organisasi wartawan bernama : Persatuan Wartawan Multi Media Indonesia disingkat Perwami.

Berdasarkan pembukaan ini, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Wartawan Multi Media Indonesia, berlaku bagi seluruh anggota.

BAB I
NAMA, ASAS DAN SIFAT

Pasal 1
(1) Organisasi ini bernama Persatuan Wartawan Multi Media Indonesia ( Perwami ) pertama kali dideklarasikan di Jakarta, tanggal 9 November 2007.
(2) Perwami berasaskan UUD 1945, Pancasila dan
Bhineka
Tunggal Ika.
(3) Perwami adalah organisasi profesi independen.

Pasal 2
(1) Perwami mencakup seluruh wilayah Indonesia
(2) Perwami Pusat berkedudukan di Jakarta ( Ibukota Republik Indonesia ).
(3) Perwami memiliki
a.Kode Etik,
b.Lambang, Panji dan Lencana,
c.Hymne dan Mars.

Pasal 3
(1) Perwami memiliki kartu anggota
(2) Kartu anggota, juga berlaku sebagai kartu pers,

BAB II
TUJUAN DAN UPAYA

Pasal 4
Tujuan Perwami adalah
a. Ikut berpartisipasi melaksanakan cita – cita rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945,
b. Mewujudkan kehidupan pers, khususnya televisi yang merdeka, professional dan bermartabat bagi seluruh wilayah di Indonesia,
c. Memenuhi hak masyarakat NKRI mendapat dan memperoleh informasi yang jujur dan seimbang,

d. Melibatkan diri dalam melakukan koreksi dan sarana demi kepentingan masyarakat umum.

e. Meningkatkan harkat dan martabat anggota Perwami, dengan selalu meningkatkan profesionalisme melalui latihan, pendidikan dan usaha – usaha lain yang sah

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Perwami beranggotakan wartawan Indonesia yang bekerja di bidang pemberitaan, program dan presenter berbagai televisi, wartawan suratkabar, radio dan jaringan internet yang kini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 6
Keanggotaan Perwami terdiri atas :
a. Anggota biasa,
b. Anggota Luar Biasa.

Pasal 7
Setiap anggota Perwami berkewajiban :
a. Mentaati anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan organisasi lainnya.
b. Menjaga nama baik organisasi dan integritas wartawan Indonesia,
c. Mentaati kode Etik ,
d. Membayar Uang Iuran.

Pasal 8
Hak Anggota Perwami
a. Menghadiri konfrensi Daerah ,
b. Mengajukan pendapat, usul dan sarana,
c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus,
d. Mendapat bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan tugas profesi.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 9
(1) Di tingkat nasional, kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi.
(2) Di tingkat daerah, konfrensi daerah adalah pemegang wewenang tertinggi.

Pasal 10
(1) Pengurus pusat terdiri atas:
a. Penasehat, maksimal 3 orang
b. Dewan kehormatan
c. Pengurus Harian ,
d. Departemen – departemen .

(2) Pengurus sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat (1) pasal ini adalah pengurus pleno.
(3) Dewan kehormatan mempunyai otonomi tersendiri.

Pasal 11
(1) Pengurus Harian Pusat terdiri atas:
a. Ketua Umum,
b. Wakil Ketua Umum,
c. Sekretaris Jendral,
d. Wakil Sekretaris Jendral
e. Bendahara Umum
f. Wakil Bendahara Umum
g. Departemen disesuaikan keperluan

(2) Personalia Pengurus Harian Pusat dipilih untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun.

Pasal 12
(1) Di tiap propinsi dibentuk Dewan Pengurus Daerah ( DPD )
(2) Dewa Pengurus Daerah berkedudukan di kota propinsi

(3) Pengurus daerah terdiri atas:
a. Pengurus Harian
b. Seksi – seksi.

(4) Pengurus Harian Daerah terdiri atas:
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Bendahara.

(5) Pengurus Daerah dipilih untuk masa jabatan 5
( lima ) tahun.

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13
(1) Kongres diadakan sekali dalam 5 ( lima ) tahun
(2) Kongres mendengar, menilai laporan pertangungjawaban Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan.
(3) Kongres menetapkan:
a. Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga,
b. Kode Etik,
c. Lambang, Panji, Lencana, hymne dan Mars Perwami ,
d. Kartu anggota,
e. Keputusan – keputusan lain yang dianggap perlu.

(4) Kongres memilih :
a. Ketua Umum Pusat Perwami,
b. Ketua Dewan Kehormatan .
(5) Organisasi dapat melakukan kongres Luar Biasa.

(6) Di antara dua kongres, organisasi dapat melakukan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas )

Pasal 14
(1) Di tingkat daerah organisasi mengadakan :
a.Konfrensi Daerah setiap 5 tahun sekali
b.Konfrensi Daerah mendengar, menilai laporan
pertanggungjawaban pengurus Daerah,

c.Setiap tahun Pengurus Daerah dapat melakukan
Rapat Kerja daerah ( Rakerda).

(2) Konfrensi Daerah menetapkan :
a.Program Kerja,
b.Ketua Daerah .

(3) Pengurus Daerah dapat melakukan konfrensi luar
Biasa.

BAB VI
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 15
(1) Kekayaan organisasi terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

(2) Keuangan Organisasi diperoleh dari :
a.Uang Iuran ,
b.Usaha – usaha lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan hukum .
c.Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain

BAB VII
LAIN – LAIN

Pasal 16
(1) Pembukaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.
(2) Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, lambing, panji,lencana, mars dan kartu anggota ditetapkan kongres.

Pasal 17
(1) Pembubaran organisasi hanya boleh dilakukan kongres.
(2) Hal – hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada Tanggal : 9 November 2007

Kongres I Persatuan Wartawan
Multi Media Indonesia
Pimpinan Sidang ,
Ketua, Sekretaris

( ……………………….) (……………………..)

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERWAMI

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal I

1. Permohonan menjadi anggota Perwami diajukan dengan mengisi formulir sesuai yang sudah ditentukan, dengan ditandatangani oleh pemohon
2. Permohonan untuk menjadi anggota harus dilampiri SK ( surat keputusan ) sebagai wartawan dari media masing – masing
3. Formulir beserta lampirannya diserahkan ke Pengurus Pusat melaui Pengurus Daerah Perwami.
4. Pengurus Pusat dapat menyetujui, menagguhkan atau menolak permohonan tersebut yang sebelumnya diusulkan Pengurus Daerah.

Pasal 2

1.Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota jika :
a. Melanggar Kode Etik Wartawan atau Perwami,
b. Melakukan perbuatan yang menurunkan citra dan kredibilitas organisasi,
c. Melakukan pelanggaran terhadap AD/ART
organisasi,
d.Diberhentikan di tempatnya bekerja sebagai
wartawan dan terbukti tidak lagi melakukan
pekerjaan sebagai wartawan ,
e.Dihukum oleh pengadilan karena melakukan
tindak pidana yang bertentangan dengan
martabat dan profesi kewartawanan.

2. Tindakan organisasi dapat berupa :
a. Peringatan keras dari Pengurus Pusat,
b. Pemberhentian sementara,
c. Pemberhentian penuh/pemecatan.

Pasal 3

1. Pemberhentian sementara atau penuh setiap anggota
diusulkan Pengurus Daerah berdasarkan ketentuan
pasal 2.
2. Setiap anggota yang diberhentikan dapat membela diri melalui Kongres organisasi berikutnya .
3. Setiap anggota yang diberhentikan baik sementara atau penuh, dapat direhabilitasi berdasarkan pertimbangan Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.

Pasal 4

1. Setiap anggota Perwami diberikan kartu anggota, yang dapat sekaligus sebagai Kartu Pers.
2. Tiap anggota harus memperbaharui kartunya setiap lima tahun sekali.
3. Anggota yang tidak memperbaharui kartu sampai lewat 6 bulan dan dapat peringatan sampai 3 kali, dianggap berhenti menjadi anggota perwarmi .
4. Kartu anggota bagi anggota yang sudah berumur di atas 60 tahun, berlaku seumur hidup
5. Anggota yang pindah tugas dari ruang lingkup kerja Pengurus Daerah tertentu ke Pengurus Daerah lain, dapat melakukan mutasi keanggotaan, dan mengajukan permohonan penggantian kartu yang baru.

Pasal 5

1. Kartu anggota/ Pers Perwami dikelurkan Pengurus Pusat.
2. Kartu anggota yang hilang, dapat mengajukan pergantian kartu dengan rekomendasi dari Pengurus Daerah

BAB II
PENGURUS PUSAT PERWAMI

Pasal 6

1. Personalia penasehat, pengurus harian dan pleno Pengurus Pusat Perwami ditetapkan Ketua Umum terpilih di dalam kongres bersama sedikit – dikitnya 3 anggota formatur.
2. Anggota yang tidak hadir dapat ditetapkan sebagai penasehat, pengurus harian atau pengurus pleno atas persetujuan yang bersangkutan
3. Pemilihan Ketua Umum dan anggota formatur dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara .
4. jika terjadi lowongan pengurus di antara dua kongres, Pengurus Pusat dapat menggantikan anggota pengurus tersebut melalui rapat pleno

Pasal 7

1. Penasehat berwenang memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Pengurus diminta atau tidak diminta.
2. Penasehat berhak menghadiri rapat Pleno Pengurus Pusat dan Rapat Pengurus Harian.

Pasal 8

1. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus Harian Perwami:
a. Melaksanakan semua yang diamanatkan AD/ART.
b. Mengambil keputusan yang dianggap penting.
c. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
d. Memberi Laporan pertanggungjawaban kepada Kongres Perwami.

2. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Ketua Umum:
a. Menggerakkan dan mengendalikan Pengurus Harian/ Pleno.
b. Mewakili Organisasi ke dalam dan ke luar
c. Bersama sekretaris Jendral atau Wakili Sekretaris Jendral menandatangani perjanjian dengan pihak luar
d. Menandatangani cek dan surat bergarga dengan Bendahara Umum.
e. Dapat menunjuk pengurus lain mewakili ke dalam maupun ke luar .

3. Tugas, wewenang Wakil Ketua Umum:
a. Melaksanakan program dan keputusan organisasi sesuai dengan bidang masing – masing .
b. Melakukan kordinasi antar Wakil Ketua Umum
c. Mewakili organisasi sesuai dengan tugas Ketua Umum atau Sekretaris Jendral

4. Tugas, wewenang Sekretaris Jendral:
a. Bersama ketua umum melaksanakan tugas – tugas
organisasi ,
b. Memimpin penyelengaraan kegiatan sekretariat
c. Mengatur jajaran tugas sekretariat .
d. Melaksanakan hal – hal yang dilimpahkan oleh Ketua
Umum.

5. Tugas, wewenang Wakil Sekretaris Jendral :
a. Membantu Sekretaris Jendral dalam kegiatan sehari – hari
b. Mewakili Sekretaris Jendral, Jika berhalangan .

6. Tugas, wewenang dan tangungjawab Bendahara Umum:
a. Mengelola keuangan dan harta organisasi.
b. Bersama Ketua Umum menandatangani surat – surat berharga
c. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan Ketua Umum.

7. Tugas, wewenang dan tangungjawab Wakil Bendahara Umum:
a. mMewakili Bendahara Umum, jika Bendahara Umum berhalangan.

Pasal 9

1. Ketua Departemen berada langsung di bawah Ketua Umum.
2. Tugas Ketua Departemen, sesuai dengan ruang lingkup yang telah dan akan ditentukan .

BAB III
PENGURUS DAERAH PERWAMI

Pasal 10

1. Pengurus Harian Daerah Perwami dan Ketua Seksi ditentukan Ketua terpilih bersama formatur yang ditetapkan dalam rapat daerah Perwami.
2. Konfrensi Daerah ( Konferda ) dihadiri anggota Perwami
3. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara
4. Konferda sedapat – dapatnya dihadiri Pengurus Pusat, sebagai nara sumber atau mendamfingi formatur
5. Setiap konferda dianggap sah, jika dihadiri 50 plus satu anggota. Jika tidak memenuhi syarat korum. Koferda ditunda 30 menit, dan dilanjutkan lagi, tanpa harus memenuhi syart korum
6. Jika dalam masa kepengurusan anggota pengurus daerah berhalangan tetap, dapat diganti melalui rapat pleno pengurus daerah.

Pasal 11

1. Susunan Pengurus Daerah dilaporkan ke Pengurus Pusat untuk disahkan .
2. laporan Pengurus Daerah ke Pengurus Pusat disertai dengan notulen Konferda dan daftar hadir.

Pasal 12

1. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Ketua:
a. Mengendalikan pelaksanaan tugas Pengurus Cabang.
b. Mewakili organisasi baik ke dalam muapun ke luar
c. Bersama sekretaris atau wakil Sekretaris menandatangani surat keputusan, intruksi, surat – surat keluar dan perjanjian dengan pihak lain
d. Bersama bendahara menandatangani Cek atau surat berharga

2. Tugas, Wewenang dan tangungjawab Wakil – Wakil Ketua :
a. Menaungi hal – hal sesuai dengan tugas masing – masing
b. Mewakili Ketua, jika berhalangan atau yang dilimpahkan ketua.

3. Tugas, wewenang Sekretaris :
a. Melaksanakan Kordinasi dan kegiatan terkait dengan kesekretariatan .
b. Melaksanakan tugas yang ditetapkan Ketua.

4. Tugas, wewenang Wakil Sekretaris:
a. Membantu sekretaris dalam mengelola secretariat sehari –hari
b. Mewakili tugas sekretaris, jika sekretaris berhalangan .

5. Tugas, wewenang dan tangungjawab Bendahara:
a. Mengelola keuangan dan harta organisasi
b. Bersama Ketua menandatangani cek dan surat berharga

6. Tugas, wewenang Wakil Bendahara :
a. Membantu Bendahara, jika bendahara berhalangan
b. Melaksanakan tuas lain yan ditetapkan Ketua.

7. Tugas, wewenang Ketua Seksi :
a. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas seksi masing – masing
b. Membantu wakil – wakil ketua dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan .

BAB IV
DEWAN KEHORMATAN

Pasal 13

1. Ketua dan anggota Dewan Kehormatan ( DK ) dipilih dalam kongres.
2. Dewan Kehormatan beranggotakan sekurang – kurangnya tiga orang
3. Jika karena sesuatu hal anggota DK berhalangan tetap, dapat digantikan melalui rapat DK.
4. DK tidak dapat merangkap sebagai pengurus harian/pleno Perwami.
5. DK dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.

Pasal 14.

1. Dewan Kehormatan bertugas:
a. Bersama Pengurus Pusat memberi pemahaman kepada anggota Perwami mengenai Kode Etik Wartawan Indonesia/ KEJ Perwami.
b. Membantu memberikan pengertian kepada kalangan masyarakat dan pemrintah, supaya jangan terjadi pelanggaran KEJ di kalangan wartawan
c. Mensosialisasikan KEJ di kalangan masyarakat luas.

2. DK adalah satu - satunya lembaga yang menetapkan terjadinya pelanggaran KEJ dan memberikan sanksi terhadap pelanggaranya.
3. pada akhir masa jabatan, DK juga memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres
4. DK berkewajiban melayani protes masyarakat dan pemerintah, jika terjadi pelanggaran KEJ, dengan membahasnya melalui rapat DK
5. sanki yang dapat dilakukan DK jika ada yang melanggar KEJ berupa:
a. Peringatan biasa
b. Peringatan keras,
c. Skorsing dari keanggotaan Perwami.

BAB V
PERMUSYAWARATAN
Pasal 15

1. Kongres dihadiri Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan dan Pengurus Daerah
2. Jumlah utusan Pengurus Daerah ditetapkan Pengurus Pusat, dengan membawa mandat.
3. Pengurus Daerah dapat mengikutsertakan peninjau yang jumlahnya ditetapkan Pengurus Pusat .

Pasal 16

1. Kongres sah jika dihadiri 50 plus I dari jumlah Pengurus Daerah yang ada.
2. Jika yang hadir kurang dari yang ditetapkan sesuai pasal 16 ayat 1, Kongres ditunda dan diulang paling lambat 1 bulan berikutnya, dengan syarat Kongres ulangan sah, walaupun dihadiri kurang dari 50 plus 1

Pasal 17

1. Dalam mengambil keputusan, Kongres mengutamakan musyawarah mufakat.
2. jika tidak dicapai mufakat, dilakukan dengan pemungutan suara.
3. setiap Pengurus Daerah memiliki hak satu suara, dan Pengurus Pusat satu suara.

Pasal 18

1. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan jika diminta sekurang – kurangnya separoh dari jumlah Pengurus Daerah .
2. Kongres Lua Biasa tidak dapat mengubah AD/ART dan Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 19

1. Konfrensi Kerja Nasional ( Konkernas ) diikuti Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan dan utusan Daerah .
2. Konkernas sah jika dihadiri 50 plus 1 Pengurus Derah.
3. Jika tidak memenuhi syarat seperti pasal 19 ayat 2, Konkernas tetap dapat dilanjutkan.
4. Pengambilan keputusan dalam konkernas sama dengan yang berlaku di Kongres.

Pasal 20.

1. Konfrensi Daerah diadakan setiap 5 tahun sekali untuk:
a. memilih ketua cabang.
b. Menetapkan program kerja dan keputusan lain.
2. Konfrensi Daerah sah, jika dihadiri 50 plus 1 dari anggota Perwami.
3. Jika konfrensi tidak korum, ditunda sampai 30 menit, dan setelah itu dilanjutkan tanpa menunggu korum.
4. Anggota yang tidak bisa hadir dalam konfrensiDaerah dapat memberikan mandate kepada anggota lain, dengan catatan setiap anggota bisa menjadi mandataris sebanyak – banyaknya 5 orang anggota.
5. Dalam mengmbil keputusan, Konfrensi Daerah mengutamakan musyawarah mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai dapat dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 21

1. Daerah harus mengadakan konfrensi kerja sekurang – kurangnya sekali dalam masa jabatan pengurus.
2. Konfrensi kerja dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja
3. konfrensi kerja harus dihadiri 50 plus 1 anggota yang ada. Jika tidak tercapai konfrensi kerja diundur 30 menit untuk dilanjutkan tanpa memperhatikan korum

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 22.

1. Anggota Perwami Wajib membayar iuran yang ditetapkan besarnya oleh Pengurus Pusat
2. setiap Daerah Wajib menyetor iuran tersebut 25 persen kepada Pengurus Pusat.

Pasal 23.

1. Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah secara rutin, setiap tahun mendata kembali kakayaan organisasi.
2. kekayaan organisasi dilaporkan dalam Kongres dan atau Konfrensi Daerah.
3. Laporan keuangan di setiap organisasi di- audit akuntan publik, atau tim verifikasi yang dibentuk atau Konfrensi daerah.

BAB VII
PEMBEKUAN DAERAH DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24.
1. Pengurus Pusat dapat membekukan/ membubarkan Pengurus Daerah, jika tidak memenuhi AD/ART organisasi
2. Pembekuan Pengurus Daerah/Pembubaran organisasi harus dipertangungjawabkan dalam Kongres berikutnya.
3. Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi, setelah organisasi tersebut sah dibubarkan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal lain yang belum diatur dalam ketentuan AD/ART ini dapat ditentukan oleh pengurus Pusat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART .

19 November 2009